HIERARKI PERATURAN DI INDONESIA

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Setelah itu sejak tanggal 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 UUD 1945 tidak berlaku (Sejak 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi RIS, dan pada 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950).
Pada 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden, UUD 1945 kembali diberlakukan dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat dengan TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan dan ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam pembentukannya, undang-undang presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. setelah diundangkan  Perpu harus diajukan ke DPR pada persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PerPres)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

5. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Jenis dan bentuk produk hukum daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, yang menyebutkan jenis dan bentuk produk hukum daerah terdiri atas:

  1. Peraturan Daerah;
  2. Peraturan Kepala Daerah;
  3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
  4. Keputusan Kepala Daerah; dan
  5. Instruksi Kepala Daerah.

 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s